POINTERS 
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM 
JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT (JAMKESMAS) TA 2009

 Hasil Evaluasi Jamkesmas 2008

1) Beberapa tugas berat yang telah diselesaikan dalam program  
Jamkesmas 2008, adalah ;

1- Menyelesaikan hutang askeskin 2007, sebesar 1,131 Trilyun, berdasarkan klaim PT Askes yang telah diverifikasi oleh Itjen.
2- Melakukan penyempurnaan- penyempurnaan manajemen dalam rangka peningkatan effisensi dan effektifitas program menuju Good Governance, yaitu dengan melakukan pemisahan fungsi pengelola keuangan, verifikasi dan pelayanan,serta melakukan penertiban-penertiban dari beberapa aspek, yaitu ;
- Manajemen Kepesertaan
- Manajemen Keuangan 
- Manajemen pelayanan 
- Manajemen & Organisasi

2) Hasil Pelaksanaan Jamkesmas 2008.

A. Managemen pelayanan :

1. Meningkatnya jumlah RS/PPK yang memberikan pelayanan kesehatan pada program Jamkesmas dari 840 RS/PPK ( Askeskin 2007 ) menjadi 902 RS/PPK pada (Jamkesmas 2008)
2. Meningkatnya effektifitas dan mutu pelayanan kesehatan dengan sistim paket terpadu 
3. Mulai diberlakukan paket INA – DRG kepada Rumah Sakit Vertikal dan kepada Rumah Sakit lain yang dianggap telah mampu.

B. Manajemen keuangan :

1. Telah dilakukan percepatan birokrasi dan proses pembayaran klaim/uang muka pembayaran klaim dengan mengirim langsung dana Jamkesmas tersebut ke rekening provider tanpa melalui badan pengelola.
2. Pelunasan hutang askes 2007 tanpa dana tambahan
melalui effisiensi dan effektifitas manajemen Jamkesmas
3. Terjadi effisiensi dana Jamkesmas ta 2008 dengan sasaran yang sama dan alokasi anggaran yang sama sebesar 1,46 Trilyun, dengan rincian sbb :

   
 
4. Cash flow RS/PPK tidak terganggu bahkan beberapa RS 
mengalami surplus dengan uang muka yang diterima dari Departemen Kesehatan.

B. Managemen kepesertaan

- Melakukan pembenahan kepesertaan terutama pengawasan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah ( melalui tim pengelola Jamkesmas) agar program ini benar-benar tepat sasaran. 
- Meningkatkan upaya kontribusi pemerintah daerah untuk peningkatan cakupan sasaran program Jamkesmas menuju universal coverage, sesuai amanat UU no 40 tentang SJSN.
- Hasil yang lebih baik dari manajemen kepesertaan sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

   






KEBIJAKAN JAMKESMAS TA 2009

Kebijakan dibidang pelayanan kesehatan adalah melanjutkan kebijakan pelayanan kesehatan dalam program Jamkesmas 2008 dengan melakukan peningkatan dan terus melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan program Jamkesmas.

1. Kebijakan Kepesertaan;
- Dilakukan upaya peningkatan cakupan dengan adanya kontribusi daerah
- Sasaran Jamkesmas Pusat tetap, yaitu 76,4 juta jiwa
- Pemda tetap berkontribusi terahdap maskin luar kuota 
- Tetap menugaskan PT Askes dalam manajemen Kepesertaan

2. Kebijakan Pelayanan Kesehatan:

- Pelayanan rujukan, dilakukan upaya penambahan fasilitas PPK dengan melibatkan RS Swasta dan sebagainya
- Mulai diberlakukanya pelaksanaan INA – DRG kepada seluruh Rumah Sakit/PPK yang mengikuti program Jamkesmas 2009. Hal ini dimaksukan untuk meningkatkan upaya kendali mutu dan kendali biaya 
- Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka pada tahun 2009 ini, Departemen Kesehatan tetap mempekerjakan tenaga Verifikator Independen yang melaksanakan verifikasi klaim RS/PPK pada Jamkesmas TA 2008 yang lalu.
- Penyempurnaan INA – DRG, Diagnosa, Kode dan tarif sesuai dengan standar pelayanan, Clinical Pathway dan tarif.
- Terjaminnya ketersediaan alat kesehatan dan Obat, serta harga yang sesui dengan ketetapan Menteri Kesehatan.
- Pedoman Khusus akan diberlakukan pada RS-RS Khusus.
- Penertiban Perjanjian Kerjasama (PKS) antara RS/PPK yang melaksanakan program Jamkesmas dengan Tim Pengelola (TP) kabupaten/kota 


3. Kebijakan Pendanaan 

- Meneruskan kebijakan Jamkesmas 2008, dengan menyalurkan dana langsung dari Kas Negara; ke rekening RS/PPK melalui Bank dan ke rekening Puskesmas melalui Kantor Pos.  
- Dalam Rangka menjaga Cash Flow RS dan persiapan pertanggung jawaban INA-DRG sebagai dasar pembayaran klaim dilaksanakan dalam bentuk luncuran atau uang muka.
- Pertangung jawaban Kalim berdasarkan INA –DRG dimulai 1 Januari 2005
- Agar Para Gubernur, Bupati dan Walikota Diminta dapat mengelola dana tersebut sebagai dana bantuan sosial yang secara langsung dapat dipergunakan oleh RS/PPK untuk pelayanan kesehatan kepada seluruh keluarga miskin tanpa dilewatkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD) 
- Pengelolaan Jamkesmas di daerah agar sesuai/sinkron dengan pengelolaan jamkemas di tk pusat 


4. Kebijakan Organisasi dan Manajemen TA. 2009.

- Memfasilitasi Pengelolaan Jamkesmas yang dananya berasal dari APBD Propinsi dan Kabupaten disesuaikan dengan pengelolaan sistim Jamkesmas Pusat.
- Meningkatkan dan melengkapi organisasi tim Pengelola Jamkemasmas di Pusat dan di daerah.
- Meningkatkan fungsi pengendalian melalui pemberdayaan verifikator independent
- Meningkatkan fungsi koordinasi pusat, propinsi dan Kabupaten/kota
- Meningkatkan peran dan fungsi propinsi dan kabupaten 
a. Meningkatan pencatatan dan pelaporan
b. Pengintegrasian pengelolaan dana di puskemas dan rujukan  


  JAKARTA, 12 JANUARI 2009

  MENTERI KESEHATAN RI

  TTD


  DR.dr. Siti Fadillah Supari, SP JP(K)